Foto : suasana aksi demo guru honorer
Pagaralam | Informasinews.id – Ratusan guru honorer di Kota Pagaralam menggelar aksi demonstrasi pada Senin (13/1/2025) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam. Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Pemerintah Kota Pagaralam memberikan peluang kepada para guru honorer agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Koordinator aksi, Depi Verawati, yang juga seorang guru di SD 51 Kota Pagaralam, menjelaskan bahwa para guru honorer meminta kepada Pemerintah Kota Pagaralam, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk mengoptimalkan pembukaan formasi guru dalam seleksi ASN dan PPPK. Ia berharap formasi yang dibuka tidak terbatas, mengingat banyaknya guru honorer yang sudah lama mengabdi.
“Kami meminta agar Pemkot Pagaralam membuka lebih banyak formasi guru dalam seleksi ASN dan PPPK, jangan hanya sedikit. Kami berharap bisa mendapat kesempatan yang lebih baik dalam seleksi ini,” kata Depi Verawati.
Aksi dimulai dengan berkumpulnya ratusan guru honorer di kawasan Tugu Jeep, yang kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kota Pagaralam. Mereka diterima oleh wakil rakyat dan menyampaikan orasi mereka dengan harapan suara mereka didengar dan ditindaklanjuti.
“Hasil pertemuan kami dengan Dinas Pendidikan, BKPSDM, dan DPRD adalah mereka akan segera berkoordinasi dengan pihak pusat untuk menanyakan status R3 (PPPK paruh waktu). Kami berharap suara kami bisa didengar dan ada tindak lanjut nyata,” ujar Depi Verawati.
Selain itu, para guru honorer juga menuntut agar guru yang telah berstatus R3 pada seleksi PPPK 2024 segera mendapatkan kejelasan. Pasalnya, banyak di antara mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status, sementara pada seleksi PPPK sebelumnya hanya 31 formasi yang dibuka, meskipun masih ada ratusan guru honorer di Kota Pagaralam yang membutuhkan peluang tersebut.
Dengan harapan agar nasib mereka segera mendapat kejelasan, para guru honorer berharap pemerintah pusat dan daerah segera memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan status mereka sebagai tenaga pendidik. (HER.K)
