Foto : Istimewa
OKU Selatan | informasinews.id – Kejadian yang memprihatinkan terjadi di Desa Simpang Sender Utara, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT), Kabupaten OKU Selatan, yang diduga melibatkan oknum nakal dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Para penerima manfaat merasa hak-haknya tidak diterima secara utuh, bahkan ada yang merasa tertipu oleh pihak yang seharusnya mengkoordinir distribusi bantuan tersebut.
Menurut keterangan salah seorang ahli waris penerima manfaat, yang mengaku menanggung enam saudara setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, proses penyaluran bantuan sosial di desa tersebut sangat merugikan. Bantuan berupa beras 10 kilogram, yang seharusnya diberikan secara gratis sesuai ketentuan pemerintah, justru dijual dengan harga Rp20.000 kepada warga oleh seseorang yang mengkoordinir distribusi bantuan tersebut.
“Saya menerima bantuan sembako beras 10 kg, yang seharusnya gratis, tapi kami harus membayar Rp20.000. Semua bantuan sosial, termasuk PKH, dikendalikan oleh satu orang yang mengkoordinir,” ungkap seorang warga yang juga mengaku sebagai penerima bantuan PKH.
Lebih lanjut, warga ini mengungkapkan bahwa mereka biasanya menerima uang bantuan PKH setiap empat bulan sekali. Jumlah yang diterima pun tidak sesuai dengan yang seharusnya, yakni antara Rp200.000 hingga Rp300.000, padahal seharusnya lebih besar sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Beberapa waktu lalu, kartu PKH mereka dikembalikan ke penerima, namun setelah dicek, saldo yang ada hanya tersisa Rp4.000. Hal ini membuat mereka bingung dan kecewa.
Selain itu, seorang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga mengungkapkan pengalaman serupa. Ia menceritakan bahwa saat menerima BLT, ia diberi amplop yang diduga telah dimanipulasi. “Amplop yang kami terima setelah difoto sangat rapat tertutup, tapi setelah dibuka di rumah, isinya hanya Rp500.000, padahal seharusnya Rp900.000,” ungkapnya, sembari berharap agar pihak berwenang memanggil seluruh penerima bantuan untuk dimintai keterangan.
Mencari kebenaran terkait dugaan penyelewengan ini, tim media menemui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Simpang Sender Utara, Andi. Ia mengaku tidak mengetahui adanya praktik semacam itu, namun mengindikasikan bahwa hal tersebut mungkin terkait dengan perintah dari kepala desa (kades) sebelumnya. “Saya akan menindaklanjuti masalah ini dan akan bertanya lebih lanjut kepada sang koordinator,” katanya.
Sementara itu, Tolip, yang dikenal sebagai koordinator bantuan sosial di desa tersebut, mengonfirmasi bahwa tindakan tersebut memang dilakukan atas perintah dari kades yang lama. “Memang benar, saya mengikuti perintah dari kepala desa yang lama. Mengenai kartu PKH, saya kembalikan kepada penerima beberapa bulan lalu dan jumlah bantuan yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Namun, berdasarkan temuan dan pengakuan warga, tampaknya ada penyelewengan yang merugikan penerima manfaat. Sebagai kontrol sosial, warga meminta agar instansi terkait segera menyelidiki masalah ini dan memastikan bahwa bantuan sosial sampai sepenuhnya kepada penerima yang berhak. Mereka juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Seluruh penerima bantuan siap untuk menempuh jalur hukum agar hak mereka bisa diterima sepenuhnya,” tegas salah seorang penerima manfaat yang merasa dirugikan.
Kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan sosial agar tujuan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dapat tercapai dengan baik. Para pihak yang terlibat diharapkan segera memberikan klarifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menuntaskan masalah ini.(Asep)
