Foto: Pansus III tinjau gedung kesenian
Baturaja | informasinews.id – DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melakukan pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dijalankan melalui sejumlah panitia khusus guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai rencana pembangunan daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana program pemerintah daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. DPRD memandang evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis di Kabupaten OKU.
Salah satu tim yang aktif melakukan pengawasan adalah Pansus III yang dipimpin Densi Hermanto. Ia didampingi Wakil Ketua Yeri Ferliansyah serta anggota lainnya seperti Muslimin, Yolandre Pratama Putra, Tulus Johan Efendi, Hendro Saputra Jaya, Dina Restika, Sapriyanto, dan Sujarwo.
Kegiatan tersebut juga didampingi Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran Sekretariat DPRD OKU, H M Muslimin. Pengawasan dilakukan pada Jumat, 17 April 2026, dengan menyasar sejumlah organisasi perangkat daerah serta fasilitas umum milik pemerintah daerah.
Dalam kunjungannya, Pansus III menyambangi Dinas Kesehatan OKU, kompleks Islamic Center Baturaja, serta Gedung Kesenian. Fokus pengawasan mencakup kondisi sarana prasarana, efektivitas program, serta potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan aset.
Kedatangan rombongan di Dinas Kesehatan OKU disambut langsung oleh Kepala Dinas, Dedi Wijaya, bersama jajaran pejabat di lingkungan instansi tersebut. Pertemuan berlangsung dengan diskusi terbuka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi sektor kesehatan di daerah.
Ketua Pansus III Densi Hermanto mengatakan pihaknya mendorong relokasi kantor Dinas Kesehatan. Ia menilai pemindahan kantor perlu dilakukan agar pelayanan menjadi lebih terintegrasi dengan pusat pelayanan publik yang sedang dikembangkan pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan Poskesdes di setiap desa. Menurutnya, aspirasi masyarakat menunjukkan perlunya pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok desa, sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
“Berdasarkan masukan yang kami terima, hampir setiap desa menginginkan adanya Poskesdes. Ini harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kesehatan benar-benar merata,” ujar Densi dalam keterangannya.
Selain itu, Pansus III turut menguji efektivitas program ambulans gratis. Mereka menilai perlu evaluasi apakah enam unit ambulans yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan masyarakat atau perlu didistribusikan lebih merata ke kecamatan.
Densi menambahkan pihaknya meminta Dinas Kesehatan melakukan inventarisasi kebutuhan layanan kesehatan. Hal ini dinilai penting agar pembahasan bersama pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan berbasis data lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dedi Wijaya mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pembangunan dan rehabilitasi Poskesdes. Ia menyebutkan pihaknya akan melakukan pendataan untuk menentukan prioritas program.
“Kami akan mendata jumlah Poskesdes yang rusak untuk dijadikan program prioritas, meskipun saat ini masih terkendala anggaran dan kesiapan lahan,” kata Dedi, menjelaskan kondisi riil di lapangan.
Ia juga menjelaskan bahwa program ambulans gratis saat ini terdiri dari enam unit. Dua unit ditempatkan di taman kota, sementara empat unit lainnya disiagakan di kecamatan yang jauh dari pusat kota untuk mendukung pelayanan darurat.
Selanjutnya, Pansus III mengunjungi Islamic Center Baturaja dan diterima Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Yan Kurniawan. Dalam kunjungan itu, ditemukan sejumlah persoalan terkait pengelolaan dan kondisi fasilitas yang perlu segera dibenahi.
Pansus III meminta dinas terkait segera menginventarisasi kerusakan gedung Islamic Center dan Gedung Kesenian. Kondisi gedung yang rusak, atap bocor, genangan air, serta instalasi listrik yang tidak layak dinilai menghambat pemanfaatan optimal aset daerah.
Densi menegaskan perbaikan harus segera dilakukan agar fasilitas tersebut mampu bersaing dengan gedung milik swasta. “Bagaimana PAD bisa meningkat jika kondisi gedung tidak layak. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya menegaskan. (Red)
