Prabumulih | informasinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Prabumulih ini dipimpin langsung Ketua DPRD, H Deni Victoria SH MSi, didampingi Wakil Ketua I Aryono ST dan Wakil Ketua II Ir Dipe Anom.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Prabumulih, H Arlan, bersama Wawako Franky Nasril SKom MM, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, mulai dari Kepala OPD, camat, lurah, kepala desa (kades), hingga unsur lainnya.
Dalam agenda rapat, terdapat empat poin
penting yang dibahas, yakni pengesahan jadwal
kegiatan pembahasan LKPJ Wali Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2025
penyampaian nota pengantar Wali Kota
terhadap LKPI, penandatanganan berita acara
serah terima, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria,
menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen
penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD akan mencermati secara menyeluruh capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
la menambahkan, pembentukan Pansus
menjadi langkah strategis agar pembahasan
berjalan lebih fokus, mendalam, dan
menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan atau yang akrab disapa Cak Arlan, dalam nota pengantarnya memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama tahun 2025.
la menyebut, capaian kinerja pembangunan
daerah mencapai 53, 5 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9, 3 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IMP) meningkat menjadi 79,17 persen.
“Angka pengangguran juga mengalami
penurunan menjadi 4, 72 persen, serta rasio ketimpangan (gini ratio) turun menjadi0, 353, “jelasnya.
Cak Arlan juga memaparkan berbagai program unggulan yang telah direalisasikan, di antaranya program MBG, bantuan kematian bagi
masyarakat, serta pembagian seragam sekolah
gratis bagi 32 ribu siswa berupa dua stel pakaian.
Tak hanya itu, Pemkot Prabumulih juga telah
melakukan pengadaan 12 unit ambulans, peningkatan honor Ketua RT/RW, program pembukaan lahan gratis, hingga dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Selain itu, kami juga terus mendorong
peningkatan investasi di Kota Prabumulih serta
menaikkan insentif bagi guru TPA sebagai
bentuk perhatian terhadap sektor pendidikan dan keagamaan, “tambahnya.
Lebih lanjut, Cak Arlan mengungkapkan, selama tahun 2025 Pemerintah Kota Prabumulih juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di berbagai bidang.
“Di antaranya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), indeks harmoni, keaktifan dalam berbagai kompetisi, implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) dari BSB, inovasi pelayanan publik, dan sejumlah penghargaan lainnya,” ungkapnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Cak Arlan juga melaporkan bahwa hingga saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Untuk tahun anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,1 triliun dan belanja daerah juga sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) sebesar Rp 159 miliar. Seluruhnya saat ini masih dalam proses audit BPK RI,” jelasnya.
Ia berharap, melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan.Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. (*)
