Baturaja | informasinews.id – Kinerja petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat. Warga menilai diperlukan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten OKU bersama DPRD OKU terhadap operasional pelayanan pemadam kebakaran, khususnya di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan maupun permukiman.
Sorotan tersebut mencuat setelah terjadi peristiwa kebakaran di Desa Simpang 4, Kecamatan Lengkiti, pada Kamis (6/8/2026). Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku telah menghubungi petugas Damkar Kecamatan Lengkiti melalui telepon seluler saat api masih dalam kondisi kecil.
Menurut pengakuannya, warga bersama masyarakat sekitar berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya selama kurang lebih satu jam. Namun, api terus membesar hingga merembet ke rumah lainnya.
“Pertama saya melapor saat api masih kecil. Kurang lebih satu jam kami berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tetapi api semakin membesar dan merembet ke rumah lain. Dalam kondisi panik kami berharap Damkar segera datang, namun petugas baru tiba setelah satu rumah habis terbakar,” ujarnya kepada awak media.
Warga tersebut juga mengaku kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut sebelumnya pernah terjadi kendala saat penanganan kebakaran di Desa Gedung Pakuon yang menurutnya disebabkan armada pemadam mengalami kerusakan. Selain itu, ia juga menyinggung penanganan kebakaran di Desa Karang Endah.
Ia berharap petugas piket selalu siaga menerima laporan masyarakat dan armada pemadam berada dalam kondisi siap digunakan.
“Saya atas nama warga Simpang 4 dan mewakili keluhan masyarakat Lengkiti berharap Pemerintah Kabupaten OKU dan anggota DPRD OKU, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Lengkiti, melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas Damkar Kecamatan Lengkiti,” katanya.
Sementara itu, Indra, warga Desa Gedung Pakuon yang kini berdomisili di Kabupaten Tangerang dan aktif sebagai aktivis sosial, menilai persoalan operasional pemadam kebakaran di tingkat kecamatan kerap muncul akibat lemahnya tata kelola aset, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menurutnya, di sejumlah daerah, evaluasi terhadap armada pemadam kebakaran menunjukkan masih adanya persoalan administrasi, kelayakan teknis kendaraan, hingga kejelasan penugasan personel. Selain itu, kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas dan perawatan armada juga menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian.
Indra menjelaskan bahwa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan kebakaran idealnya memiliki waktu respons tertentu sejak laporan diterima. Namun, keterbatasan armada, fasilitas pendukung, serta sistem operasional di tingkat pos kecamatan dinilai dapat menjadi kendala dalam memenuhi standar pelayanan tersebut.
Ia berharap peristiwa yang terjadi di Kecamatan Lengkiti dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD OKU untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran, memperbaiki kesiapan armada, serta menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Damkar Kecamatan Lengkiti maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna memperoleh konfirmasi dan hak jawab sesuai dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.(Asep)
