Foto : suasana kegiatan
Baturaja | informasinews.id – Penjabat (PJ) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Muhammad Iqbal Alisyahbana SSTP MM, memimpin rapat teknis penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) di ruang induk rumah dinas Bupati OKU pada Senin (13/1/2025).
Rapat tersebut digelar untuk membahas mekanisme penyaluran program beras cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada penerima manfaat tahun 2025. Penekanan utama dalam rapat ini adalah memastikan distribusi cadangan pangan yang dikelola pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Kantor Bulog OKU Julkhaidar Romadhon yang diwakili stafnya, Nurhadi; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Slamet Riyadi; perwakilan Bappeda OKU Solihin; Kepala Dinas Sosial Saipul Kamal SKM MEpid; serta para camat se-Kabupaten OKU.
Dalam arahannya, PJ Bupati OKU meminta para camat segera melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kepala desa (kades) di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi ulang data penerima manfaat. “Lakukan verifikasi ulang, dan apabila ada perubahan penerima manfaat, harus dikoordinasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Iqbal.
Iqbal menegaskan bahwa penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran penerima bantuan pangan, sebagai langkah penanganan kerawanan pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, serta keadaan darurat lainnya. Program ini juga dimaksudkan untuk melindungi produsen dan konsumen sekaligus mengendalikan dampak inflasi.
Sementara itu, Nurhadi selaku perwakilan dari Bulog OKU menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu data resmi dari Bappenas terkait pagu dan jumlah penerima manfaat. “Penyaluran ini bersifat top-down, sehingga kabupaten hanya bertugas menyalurkan sesuai dengan instruksi dari pusat,” jelasnya.
Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat kurang mampu, terutama dalam menghadapi dampak fenomena El-Nino. “CPP adalah bagian dari strategi penanganan kemiskinan ekstrem untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Perum Bulog, bantuan berupa 10 kilogram beras akan disalurkan kepada setiap penerima manfaat,” tutup Nurhadi.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah dalam menangani isu ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. (Hrs)
