Prabumulih | informasinews.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) APM memastikan akan menggelar aksi damai di gedung DPRD Prabumulih pada 29 April 2026. Aksi tersebut bertujuan mengungkap dugaan ketidaktransparanan dalam proses rekrutmen tenaga kerja oleh PDSI–PDC bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Menjelang aksi, jajaran APM telah melakukan audiensi dengan pimpinan dewan pada Kamis (23/4/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Umum Adi Susanto, didampingi Ketua DPD Abi Rahmat Rizki, Wakil Ketua Suwarno, serta Sekretaris Jenderal Rendy Barlindo. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Prabumulih, Deni Victoria, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, APM secara resmi menyampaikan rencana aksi sekaligus menegaskan fokus perjuangan mereka, yakni membela hak tenaga kerja lokal yang dinilai belum memperoleh perlakuan adil dalam proses rekrutmen.
APM menilai mekanisme penerimaan tenaga kerja oleh PDSI–PDC bersama Disnaker belum berjalan transparan dan berpotensi merugikan masyarakat, khususnya pencari kerja lokal di Prabumulih.
Menanggapi hal itu, pihak DPRD menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. DPRD bahkan berencana segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PDSI–PDC dan Disnaker, guna meminta klarifikasi serta membuka secara transparan proses rekrutmen yang dipersoalkan.
APM menegaskan aksi damai yang akan digelar tetap mengedepankan ketertiban dan bertujuan mendorong transparansi serta keadilan bagi masyarakat lokal dalam memperoleh kesempatan kerja.
“Ini bukan sekadar aksi, tetapi upaya membongkar sistem yang kami nilai merugikan masyarakat Prabumulih,” tegas perwakilan APM dalam audiensi tersebut.
Dengan rencana pemanggilan oleh DPRD, polemik rekrutmen tenaga kerja ini diperkirakan memasuki babak baru, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen transparansi di sektor ketenagakerjaan daerah.(Edi)
