Foto : Suasana kegiatan
Prabumulih | Informasinews.id – Polres Prabumulih berhasil meraih peringkat ketiga dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Selatan untuk tahun 2024. Dengan perolehan nilai 92,71, Polres Prabumulih masuk dalam kategori A (zona hijau), yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rapat Analisis dan Evaluasi (ANEV) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Polda Sumsel Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel The Zuri, Palembang, pada Senin (20/01/2024). Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini turut menjadi ajang penyerahan rapor hasil penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI serta penyampaian materi terkait strategi pembangunan Zona Integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polda Sumsel.
Kapolres Prabumulih, AKBP Endro Aribowo, S.I.K., M.A.P., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian ini.
“Alhamdulillah, Polres Prabumulih berhasil meraih peringkat ketiga dengan nilai 92,71. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa semakin aman dan nyaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolres berharap bahwa prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan standar pelayanan publik yang telah dicapai. Ia juga berharap Polres Prabumulih dapat menjadi contoh positif bagi polres lainnya di wilayah Polda Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI menjadi tolok ukur penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan kepolisian kepada masyarakat. Dengan hasil yang diperoleh, Polres Prabumulih semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Edi)
