
Presiden Prabowo Perintahkan Wajib SLHS untuk Dapur Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Massal
Jakarta | informasinewa. Id — Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil langkah tegas menyusul maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.(28/09)
Dalam arahan yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Presiden menekankan kewajiban bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur mitra MBG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Rapat koordinasi kami baru saja selesai.
Sertifikat laik higienis dan sanitasi itu memang syarat utama. Tapi pascakejadian ini, perhatian kita menjadi sangat serius. Sekarang hukumnya wajib. Semua SPPG harus memiliki SLHS,” tegas Zulkifli dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/9).
Ia menambahkan, kelalaian dalam aspek kebersihan dan keamanan pangan diduga menjadi penyebab utama rentetan insiden keracunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. “Kalau tidak dicek dengan ketat, kejadian serupa bisa terus terulang. Padahal keselamatan anak-anak adalah prioritas utama kita,” ujarnya.
BGN Gerak Cepat, Dapur Tak Bersertifikat Dibekukan Sementara
Menanggapi arahan presiden, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya akan segera memperketat prosedur operasional di lapangan. Ia menegaskan, SLHS akan menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur mitra yang ingin terus berpartisipasi dalam program MBG.
“Seluruh dapur yang terbukti lalai dan menjadi sumber keracunan langsung kami hentikan operasionalnya sementara,” ujar Dadan. Ia menyebut, BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses sertifikasi bagi dapur-dapur yang belum memenuhi standar.
BGN juga tengah menyiapkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru, termasuk mewajibkan seluruh juru masak SPPG untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang pengolahan makanan sehat dan higienis.
Data Mengejutkan: Mayoritas Dapur Belum Bersertifikat
Berdasarkan data awal yang dilaporkan BGN, dari ribuan SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya sebagian kecil yang telah mengantongi SLHS. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius atas kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada para siswa setiap harinya.
Pemerintah menargetkan seluruh dapur mitra MBG telah tersertifikasi penuh sebelum akhir tahun 2025. Pengetatan pengawasan dan peningkatan standar sanitasi kini menjadi fokus utama guna menjamin keberlangsungan program MBG secara aman dan berkelanjutan.
(Net)








