APM Gelar Aksi Damai di PHR Zona 4, Tuntut Transparansi Rekrutmen dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal
Prabumulih | informasinews.id – Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) menggelar aksi damai di kawasan Bakem, Kantor PHR Zona 4, Selasa (21/4/2026). Aksi ini dipimpin Ketua Umum APM, Adi Susanto SE, sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan ketidaktransparanan rekrutmen tenaga kerja.
Dalam orasinya, Adi Susanto yang akrab disapa Santon menegaskan aksi tersebut merupakan hak demokrasi masyarakat dan dilaksanakan secara damai serta tertib sesuai aturan yang berlaku.
“Kami hanya menyampaikan aspirasi. Ada dugaan pembohongan publik yang dilakukan PDSI–PDC dan Disnaker. Kami datang untuk menanyakan hal itu sekaligus mengklarifikasi,” ujarnya.
Santon juga mempertanyakan proses rekrutmen tenaga kerja yang disebut telah dilakukan dalam dua tahap, yakni gelombang pertama dan gelombang kedua. Ia meminta kejelasan terkait mekanisme hingga hasil seleksi yang dinilai belum transparan.
“Kami ingin kejelasan. Rekrutmen gelombang 1 dan gelombang 2 itu sudah dilakukan, tapi bagaimana prosesnya, siapa yang diterima, itu harus jelas,” tegasnya.
Akibat kondisi tersebut, lanjut Adi, masyarakat Kota Prabumulih dinilai sangat dirugikan karena tidak mendapatkan informasi terbuka serta kesempatan kerja yang adil.
“Akibat itu, masyarakat Prabumulih sangat dirugikan,” tambahnya.
Adi menambahkan, pihaknya akan kembali melanjutkan langkah dengan membuka secara lebih luas dugaan persoalan tersebut. Ia menyebut, pada 29 April 2026 mendatang, APM berencana mengungkap dugaan “borok” dan permainan yang terjadi di DPRD Prabumulih terkait rekrutmen tenaga kerja tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD APM, Abi Rahmat Rizki, menyampaikan secara rinci sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Berdasarkan dokumen tuntutan, APM meminta agar proses rekrutmen tenaga kerja oleh PT PDSI dan PT PDC diulang kembali, khususnya gelombang pertama dan kedua, karena dinilai tidak transparan.
APM juga mendesak perusahaan menunjukkan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui program CSR yang tepat sasaran, serta mengutamakan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat di wilayah Ring 1.
Selain itu, APM mengajukan sejumlah tuntutan lain, di antaranya;
Audit terhadap proses penerimaan tenaga kerja
Prioritas tenaga kerja lokal
Pengurangan dampak lingkungan seperti kebisingan, getaran, dan limbah
Transparansi pengelolaan CSR sesuai regulasi
Penghentian sementara aktivitas operasional di wilayah tertentu sebelum ada kesepakatan
APM juga meminta adanya forum dialog antara perusahaan, DPRD, Disnaker, dan masyarakat guna membuka secara terang permasalahan yang ada. Bahkan, mereka mendesak Disnaker untuk membatalkan hasil rekrutmen gelombang pertama dan kedua yang telah dilaksanakan.
Aksi damai tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan, yakni personel kepolisian dari Polres Prabumulih serta unsur TNI dari Koramil Prabumulih dan Kodim Muara Enim, sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Di akhir aksi, LSM APM menyerahkan langsung dokumen tuntutan kepada perwakilan pihak PDSI sebagai bentuk keseriusan dalam menyampaikan aspirasi. Setelah itu, seluruh peserta aksi membubarkan diri dengan tertib dan sukarela.
Abi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan keadilan bagi masyarakat lokal.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi hak masyarakat lokal yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.
