Foto : Suasana kegiatan
Prabumulih | informasinews.id – Lonjakan harga LPG 3 kilogram yang kerap menembus angka Rp 30.000 per tabung di Kota Prabumulih kembali memicu keresahan di tengah masyarakat. Padahal, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 18.500 per tabung untuk gas bersubsidi tersebut.
Menanggapi hal ini, tokoh masyarakat Prabumulih, Cak Arlan, menyampaikan gagasan terobosannya: menjadikan kelurahan sebagai agen resmi LPG subsidi. Menurutnya, langkah ini dinilai mampu mengendalikan harga sekaligus memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran.
“Kalau kelurahan yang pegang langsung, kita bisa pastikan harga sesuai HET. Warga juga lebih mudah melapor kalau ada pangkalan nakal yang main harga,” tegas Cak Arlan saat ditemui, Minggu (20/4).
Didampingi rekannya, Bang Franky, keduanya tengah mendorong percepatan realisasi kebijakan tersebut dengan menjalin komunikasi aktif bersama PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Cak Arlan, kelurahan sebagai unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga memiliki kemampuan lebih dalam memantau dan mengontrol distribusi LPG subsidi. Selain menjamin harga sesuai regulasi, skema ini juga diyakini akan mempersempit ruang gerak spekulan yang selama ini diduga memainkan harga di tingkat pengecer.
“Gas melon itu disubsidi negara untuk rakyat kecil. Jangan sampai yang untung justru para spekulan,” tegas Bang Franky menambahkan.
Mereka juga mengajak masyarakat agar aktif melaporkan jika menemukan oknum agen atau pengecer yang menjual LPG di atas harga yang telah ditentukan pemerintah.
Usulan distribusi LPG melalui kelurahan ini mendapat sambutan positif dari warga. Jika terbukti efektif, sistem ini bahkan digadang-gadang bisa dijadikan proyek percontohan nasional dalam pembenahan distribusi LPG subsidi di berbagai daerah.
Dengan kontrol distribusi yang lebih ketat dan partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan tidak ada lagi warga yang harus membayar mahal untuk kebutuhan pokok yang sejatinya disubsidi negara. (Edi S)
