Cegah Kecurangan, Pemkot Prabumulih dan Polres Gelar Sidak Beras SPHP di Pasar Tradisional
Prabumulih | informasinews. Id – Pemerintah Kota Prabumulih bersama Polres Prabumulih melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di wilayah setempat pada awal pekan ini.
Sidak yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Prabumulih Kompol Cindy Helyadi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumarti ini bertujuan memastikan ketersediaan serta penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pasar, Yuniarti Wulandari, SH., M.Si serta perwakilan dari Perum Bulog. Mereka menyisir beberapa titik penjualan untuk menelusuri potensi penyimpangan dalam distribusi dan penjualan beras SPHP, termasuk indikasi penyalahgunaan karung beras SPHP.
Kompol Cindy Helyadi menyampaikan bahwa sidak dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait dugaan praktik curang berupa pengisian karung SPHP dengan beras non-standar. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
“Jika ditemukan pedagang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), melakukan penimbunan, atau bahkan memalsukan isi karung SPHP, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ini termasuk tindak pidana karena merugikan konsumen dan mengganggu program pemerintah,” tegas Kompol Cindy.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan HET beras SPHP sebesar Rp62.500 per karung. Dalam sidak tersebut, tim juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran harga.
Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Prabumulih, Sumarti, menyatakan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan distribusi beras SPHP agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum pedagang.
“Kami intens berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan pasokan beras SPHP di pasar tetap stabil dan tidak diselewengkan. Pedagang juga kami ingatkan agar tidak bermain harga ataupun mengakali kemasan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksinya mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha,” ujarnya.
Pihak Bulog pun memastikan bahwa pasokan beras SPHP untuk Kota Prabumulih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan distribusi beras SPHP bisa berjalan lancar dan tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Prabumulih bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmen mereka dalam menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik curang di pasar. Diharapkan, ke depan tidak ada lagi penyimpangan distribusi beras SPHP sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat luas.
