Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kota Prabumulih
Prabumulih | informasinews.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kota Prabumulih, Rabu (13/5/2026). Dalam aksi yang berlangsung tertib namun penuh tekanan moral itu, massa menyuarakan sembilan tuntutan keras terkait rekrutmen tenaga kerja, keselamatan operasional migas, hingga dampak kereta batu bara milik PT KAI yang dinilai merugikan masyarakat.
Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto SE, menegaskan aksi tersebut dilakukan murni demi memperjuangkan hak masyarakat Prabumulih yang selama ini dinilai belum sepenuhnya merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan besar di daerah tersebut.
“Kami hadir di sini untuk memperjuangkan hak masyarakat Prabumulih. Kami tidak menyalahkan Pertamina sebagai perusahaan negara, tetapi kami menyoroti oknum-oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan. Aspirasi ini kami sampaikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Adi Susanto di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, LSM APM menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti DPRD Prabumulih dan pihak terkait, yakni:
Meninjau ulang zonasi operasional migas terkait pipa minyak dan gas yang berada dekat permukiman warga.
Mendesak pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen tenaga kerja agar transparan dan terbuka.
Memperbarui Perda tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan masyarakat Ring 1.
Menertibkan kabel provider yang dinilai semrawut dan membahayakan.
Mengevaluasi operasional kereta api batu bara PT KAI yang memicu kemacetan panjang.
Mendorong perusahaan besar agar serius menyalurkan CSR kepada masyarakat.
Mendesak keterbukaan PT Pertamina setiap terjadi insiden operasional.
Mendorong hubungan harmonis antara pihak keamanan perusahaan dan masyarakat.
Melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan guna memastikan pelaksanaan CSR dan kontribusi terhadap daerah.
LSM APM menilai proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PT Pertamina dan perusahaan subkontraktornya masih jauh dari kata transparan dan dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.
Selain itu, keberadaan pipa migas di dekat kawasan permukiman warga disebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak diawasi secara serius.
Tak hanya soal migas, massa juga menyoroti operasional kereta api batu bara milik PT KAI yang disebut menjadi penyebab kemacetan parah di sejumlah perlintasan sebidang di Kota Prabumulih.
LSM APM menilai hingga kini belum ada kontribusi nyata berupa CSR maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari aktivitas tersebut.
Sebagai solusi, massa mendesak PT KAI bersama pemerintah pusat segera membangun flyover di titik-titik strategis guna mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan segera dibahas melalui komisi terkait.
“Kami siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan PT KAI,” ujarnya.
Senada, anggota DPRD Prabumulih, Feri Alwi SH MH, menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kami akan mengoordinasikan dengan pihak terkait. DPRD Prabumulih tidak pernah meninggalkan masyarakat dan rakyat. Percayalah, aspirasi ini sesegera mungkin akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan dari perwakilan LSM APM kepada Ketua DPRD Prabumulih, disaksikan langsung oleh Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardana SH SIK MSi bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir.
Pantauan di lapangan, aksi yang diikuti ratusan massa itu berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari personel kepolisian dan TNI. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar direalisasikan demi kepentingan masyarakat Prabumulih.
